GOOD GOVERMANCE

            Good govermance sebagai penyelengaraan pemerintah secara partisipasi, efektif, jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab kepad semua pemerintahan. Menurut Kooman (1992) bahwa govermance merupakan proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

            Peran dan pilar perwujudan Good Govermance di Indonesia adalah :

1.      Untuk mewujudkan good govermance di Indonesia sebagaimana yang telah digambarkan mengenai konsepsi negara, bahwa suatu negara harus menciptakan politik ekonomi dan sosial yang stabil, efectif & berkeadilan, menyediakan public services yang efectif dan harus menegakkan HAM, melindungi lingkungan hidup, dan mengurus standar keselamatan publik.

2.      Sedangkan dalam privat maka suatu pemeritahan harus menjalankan industry, menciptakan lapangan kerja masyarakat, meningkatkan standar hidup, masyarakat, memelihara lingkungan hidup, menaati aturan, dan menstransfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat.

3.      Community : menjaga agar – hak masyarakat terlindungi, memengaruhi kebijakan publik, mengawasi penyalahgunaan kewengan social pemerintahan, dan mengembangkan SDM.

    Untuk merealisasikan pemerintahan yang profesional dan akuntabel yang berstandar pada prinsip prinsip good govermance, Lembaga Adminstrasi Negara (LAN) merumuskan sembilan aspek fundamental (asas) dalam good govermance yang harus diperhatikan :

1.      Partisipasi (participation)

2.      Penegakan hukum (rule of law)

3.      Transparasi (transparacy)

4.      Orientasi kesepakatan (consensus orientation)

5.      Keadilan (equity)

6.      Rensponsif (responsiveness)

7.      Efektivitas (effectiveness) dan efisiensi ( eficiency)

8.      Akuntabilitas (accountabiilty)

9.      Visi strategis (strategic vision)

Sebagai negara yang baru lepas dari sistem otoriter dan saat ini sedang berada dalam proses transformasi demokrasi, klauster kajian tentang demokrasi dan govermance menjadi menjadi sangat penting, baik secara praktis mau teoritis. Tidak hanya hal ini respon dari tuntunan domestik, melainkan juga untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi karakter baru hubungan Internasional yang kini menempatkan demokrasi dan good govermance sebagai salah satu pilar diplomasi.

            Dari argumen diatas, kluster demokrasi dan govermance akan difokuskan pada :

1.      Sistem demokrasi dan kepartaian dalam masyarakat Indonesia yang plural

2.      Reformasi birokrasi untuk membentuk govermance yang akuntabel

3.      Hubungan pusat dan daerah, termasuk tentang otonomi daerah dan administrasi pemerintahan

4.      Civil society sebagai infrastruktur dari demokrasi